 |
| SOSOK: Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri - Foto Dok Istimewa |
HABARMERDEKA.COM, JAKARTA – Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri, mengakui adanya “kuota khusus” dalam proses rekrutmen anggota Polri. Skema tersebut disebut menjadi celah praktik tidak sehat dan kini direkomendasikan untuk dihapus.
Dofiri, yang juga pernah menjabat sebagai Wakapolri, mengatakan penghapusan kuota khusus menjadi bagian dari rekomendasi reformasi pada aspek manajerial di tubuh Polri, khususnya dalam sistem rekrutmen.
“Iya, makanya kalau terkait dengan itu, rekomendasinya di bidang aspek manajerial tadi. Nah kalau tadi rekrutmen gitu kan ya, sekarang ada misalnya kuota khusus itu dihapus,” ujar Dofiri saat ditemui di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan, pembenahan sistem rekrutmen Polri tidak hanya menyasar penghapusan kuota khusus, tetapi juga akan melibatkan unsur eksternal dalam proses seleksi.
Menurut Dofiri, ke depan panitia rekrutmen tidak lagi sepenuhnya berasal dari internal Polri, melainkan melibatkan pihak luar untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
“Kemudian sekarang harus menggunakan multi-aktor, panitianya itu bukan hanya dari internal Polri, tapi juga dari luar Polri. Nah, rigid nanti seperti itu,” imbuhnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri yang tengah menyusun perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola institusi kepolisian, termasuk sistem penerimaan anggota baru.
Sebelumnya, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, menegaskan bahwa rekrutmen Akademi Kepolisian (Akpol) harus berlangsung transparan dan bebas dari praktik titipan.
“Yang sudah boleh diumumkan itu hanya satu. Rekrutmen Akpol tidak boleh ada titipan dari siapapun,” kata Mahfud usai menghadiri peluncuran buku Jimly Asshiddiqie di Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Mahfud menyoroti pola rekrutmen Akpol yang selama ini dinilai didominasi anak-anak pejabat, sementara ruang bagi masyarakat umum masih terbatas.
Ia menyebut Polri telah menyatakan rekrutmen Akpol 2026 akan dilakukan tanpa jalur titipan dan meminta masyarakat tidak percaya pada pihak yang mengklaim bisa meloloskan peserta.
“Polri sudah mengumumkan mulai tahun ini tidak ada titipan. Kalau ada orang mengaku punya pengaruh agar itu diterima, itu semua bohong supaya diabaikan. Nanti kita lihat potret hasil rekrutmennya tahun ini,” ujar Mahfud.
Sumber: Kompas.com