 |
| PERKUMPULAN: Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan kritik terkait menguatnya militerisme di Indonesia - Foto Dok Istimewa |
HABARMERDEKA.COM, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti menguatnya nuansa militerisme di Indonesia setelah 28 tahun reformasi berjalan.
Perwakilan Koalisi Sipil sekaligus Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mengatakan kondisi tersebut ditandai dengan menyempitnya ruang sipil dan munculnya kembali pola-pola represif terhadap kelompok kritis.
Menurutnya, reformasi 1998 seharusnya menjadi momentum transisi menuju negara demokratis yang menjunjung supremasi sipil, penegakan hukum, pembatasan kekuasaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Teror terhadap aktivis HAM Andrie Yunus, pembubaran pemutaran film Pesta Babi, intimidasi terhadap pengamat dan kelompok kritis hingga pengawasan terhadap ruang-ruang diskusi publik menjadi bukti bahwa pola-pola represif ala Orde Baru kembali dihidupkan,” ujar Ardi dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (22/5/2026).
Ia menilai praktik intimidasi dan pembungkaman terhadap masyarakat sipil mengingatkan publik pada situasi ketika suara kritis dianggap sebagai ancaman.
“Praktik intimidasi, pembungkaman dan penggunaan aparat untuk menekan masyarakat sipil mengingatkan publik akan masa di mana suara kritis dipandang sebagai ancaman yang harus dihentikan bagaimanapun caranya,” lanjutnya.
Ardi juga menyoroti sejumlah regulasi yang dinilai berpotensi memperluas peran militer di ranah sipil, seperti revisi Undang-Undang TNI, Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme, hingga Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI.
Menurutnya, sejumlah aturan tersebut berpotensi menjadi instrumen politik yang menghidupkan kembali praktik dwifungsi militer.
Ia menilai saat ini militer mulai bergerak keluar dari fungsi pertahanan negara dan masuk ke ruang sosial, politik, hingga kehidupan sipil masyarakat.
Selain berdampak pada demokrasi, Koalisi Sipil juga menilai menguatnya militerisme dapat memengaruhi kondisi ekonomi nasional.
Ardi mengatakan negara dengan ruang demokrasi yang menyempit dan penegakan hukum yang dinilai sewenang-wenang berisiko kehilangan kepercayaan investor dan pasar.
“Investor tidak akan memiliki kepercayaan terhadap negara yang ruang demokrasinya menyempit dan penegakan hukumnya sewenang-wenang,” jelasnya.
Ia juga mengaitkan kondisi tersebut dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan ketidakstabilan ekonomi nasional.
“Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar hari ini, ketidakstabilan ekonomi, serta menurunnya kepercayaan pasar tidak dapat dilepaskan dari arah politik Indonesia yang semakin represif dan otoriter,” sambungnya.
Karena itu, Koalisi Sipil menilai reformasi sektor pertahanan dan keamanan perlu kembali menjadi agenda prioritas nasional.
Menurut Ardi, TNI harus kembali fokus pada fungsi utama sebagai alat pertahanan negara dan tidak masuk ke ranah sipil.
“Demokrasi yang sehat hanya dapat berdiri apabila militer tunduk pada kontrol sipil yang demokratis, supremasi hukum ditegakkan, serta seluruh cabang kekuasaan negara berjalan secara independen untuk saling mengawasi,” pungkasnya.
Sumber: Viva.co.id