 |
| SOSOK: Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (tengah) saat memberikan sambutan dalam acara pengukuhan Arief Hidayat sebagai Profesor Emeritus bidang Hukum Tata Negara di Universitas Borobudur - Foto Dok Istimewa |
HABARMERDEKA.COM, JAKARTA – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyindir wacana mengubah sistem pemilihan umum dari langsung menjadi tidak langsung. Megawati menilai alasan tingginya biaya politik untuk mengubah sistem pemilu merupakan dalih yang janggal.
Pernyataan itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara pengukuhan Arief Hidayat sebagai Profesor Emeritus bidang Hukum Tata Negara di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Dalam pidatonya, Megawati mempertanyakan alasan pihak-pihak yang ingin mengubah sistem pemilu dengan dalih biaya politik yang mahal.
Menurut Megawati, Indonesia pernah dua kali menjalankan pemilu langsung secara penuh, yakni pada Pemilu 1955 dan saat dirinya menjabat presiden. Karena itu, ia menilai alasan biaya politik yang kini dianggap terlalu besar justru tidak masuk akal.
“Kalau sekarang dibilang biayanya besar, itu aneh bagi saya. Kenapa tahun 1955 bisa, padahal waktu itu Indonesia baru merdeka,” kata Megawati.
Ketua Umum PDI Perjuangan itu menegaskan, pemilu langsung memberi legitimasi kuat kepada pemimpin, khususnya presiden, karena dipilih langsung oleh rakyat. Menurutnya, legitimasi itu penting agar kepala negara tetap kokoh berada di jalur konstitusi dan demokrasi.
“Dengan pemilu presiden secara langsung, legitimasi presiden sangat kuat untuk benar-benar kokoh pada jalan konstitusi dan demokrasi,” tegasnya.
Megawati juga mengingatkan presiden tidak boleh memberi ruang kompromi terhadap pelanggaran konstitusi dan perundang-undangan, terlebih jika berpotensi melemahkan kedaulatan politik maupun ekonomi bangsa.
Ia menegaskan Pancasila, konstitusi, demokrasi, ekonomi, hukum, dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bernegara.
Sumber: Kompas.com