 |
| SOSOK: Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari - Foto Dok Istimewa |
HABARMERDEKA.COM, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 76 sekolah di Pulau Jawa. Kebijakan tersebut berdampak pada 39.352 siswa yang tidak lagi masuk dalam daftar penerima MBG hingga 18 Juni 2026.
Langkah itu merupakan bagian dari peninjauan ulang atau refocusing penerima manfaat MBG agar program lebih terarah kepada kelompok yang membutuhkan intervensi gizi.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut akan dialihkan kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan.
"Sampai per hari ini 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa itu juga akan kami efisienkan dengan memfokuskan nantinya anggaran yang tadinya untuk di situ, kita akan memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi," kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, dikutip Minggu (21/6/2026).
Menurut Agustina, sekolah yang dicoret dari daftar penerima MBG dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya secara mandiri. Karena itu, BGN memutuskan untuk tidak lagi menyalurkan bantuan makanan bergizi ke sekolah-sekolah tersebut.
BGN selanjutnya akan mengalihkan distribusi MBG ke sekolah lain yang dinilai lebih membutuhkan, termasuk sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, program juga akan lebih diprioritaskan untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Agustina menegaskan data penerima manfaat masih terus diperbarui sehingga jumlah sekolah maupun siswa yang dicoret berpotensi berubah.
"Nah Ibu dan Bapak semuanya, angka di atas masih terus akan kami perbaharui ya. Tadi saya sudah katakan angka itu sementara sampai dengan hari ini. Kami masih terus bekerja untuk memperbaharui kualitas data, karena data itu sangat penting untuk menjadi dasar bagi kami membuat kebijakan tentang refocusing penerima manfaat," ujarnya.
Ia menjelaskan sejumlah indikator digunakan dalam proses evaluasi penerima MBG, antara lain tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, serta akses terhadap pemenuhan kebutuhan gizi.
"Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya karena kondisi-kondisi yang tadi mungkin secara ekonomi berada di desil yang tinggi itu, maka tidak akan diberikan program Makan Bergizi Gratis ini," kata Agustina.
BGN menilai kebijakan tersebut diperlukan agar program MBG lebih tepat sasaran sekaligus mendukung efisiensi penggunaan anggaran negara.
"Sekali lagi hal ini kami lakukan agar program makan bergizi gratis ini benar-benar secara efektif diberikan kepada memang yang tepat sasaran dan efisien karena nanti angkanya yang akan digunakan APBN pun bisa lebih kita efisienkan lagi, kita hemat," tuturnya.
Sumber: Viva.co.id