 |
| SOSOK: Gubernur Kalsel H. Muhidin - Foto Dok Wasaka |
HABARMERDEKA.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan ribuan personel dan berbagai sarana pendukung untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi menghadapi musim kemarau serta dampak fenomena El Nino 2026–2027.
Kesiapan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin saat mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla di Jakarta, Kamis (18/6/2026), yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago.
Muhidin menjelaskan Kalimantan Selatan memiliki wilayah rawa dan gambut yang rentan terbakar ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang. Selain faktor cuaca, aktivitas pembukaan lahan juga menjadi salah satu pemicu yang perlu diwaspadai.
Menurut dia, kejadian karhutla di Kalimantan Selatan menunjukkan pola berulang dalam beberapa tahun terakhir, yakni pada 2011, 2015, 2019, dan 2023. Pada 2023 tercatat 2.799 kejadian karhutla dengan luas area terdampak mencapai sekitar 190.394,58 hektare.
Untuk memperkuat upaya pencegahan, Pemprov Kalsel menetapkan tiga kawasan prioritas penanganan. Wilayah tersebut meliputi kawasan ring satu Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru, kawasan utara yang mencakup sejumlah daerah di Hulu Sungai dan Tabalong, serta kawasan timur Pegunungan Meratus yang meliputi Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Data Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) periode 1 Mei hingga 17 Juni 2026 menunjukkan terdapat 492 titik panas atau hotspot di Kalimantan Selatan. Dalam periode yang sama terjadi delapan kejadian kebakaran dengan total lahan terbakar mencapai 33,52 hektare.
Kabupaten Tapin menjadi daerah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 300 titik. Sementara itu, luas lahan terbakar terbesar tercatat di Kabupaten Banjar yang mencapai sekitar 27,8 hektare.
"Vegetasi gambut mengering, muka air menurun, hotspot naik menjelang puncak kemarau Agustus–September 2026," ujar Muhidin.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah daerah telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur kepada seluruh kepala daerah mengenai kesiapan menghadapi karhutla. Upaya lain yang dilakukan mencakup pemetaan daerah rawan, sosialisasi pencegahan, latihan dan simulasi penanganan, hingga pembangunan embung, kanal, dan pintu air.
Dalam menghadapi Karhutla 2026 Kalsel, pemerintah juga menyiapkan 1.777 personel tim pemadaman, 3.000 personel pendukung, 57 petugas pengolah data dan informasi, serta 372 anggota tim patroli dan komunikasi.
Selain sumber daya manusia, sebanyak 68 unit mobil tangki, 114 kendaraan operasional, 186 kendaraan patroli, dan 337 mesin pompa air telah disiagakan untuk mendukung penanganan di lapangan.
Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan pengendalian karhutla tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga berdampak pada ketahanan nasional, aktivitas ekonomi, hingga hubungan diplomatik.
"Keberhasilan pengendalian karhutla bertumpu pada kesiapan dan langkah pencegahan sebelum api membesar, bukan semata-mata memadamkan api saat kebakaran sudah terlanjur meluas," kata Djamari.
Pemerintah memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat guna meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan selama periode tersebut.
Penulis: M Faidurrahman