 |
| RAMAI: Suasana rapat paripurna DPRD Kalsel terkait pengelolaan APBD 2025 - Foto Dok Istimewa |
HABARMERDEKA.COM, KALSEL – Fraksi-fraksi DPRD Kalimantan Selatan menyoroti sejumlah aspek penting dalam pengelolaan APBD 2025, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengendalian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), hingga efektivitas program pembangunan yang dibiayai anggaran daerah.
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Paripurna H. Mansyah Addrian, Rabu (24/6/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo dan dihadiri anggota dewan serta perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. Subhan Nor Yaumil.
Dalam pandangan umumnya, sejumlah fraksi meminta pemerintah daerah terus mengoptimalkan potensi PAD guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.
Selain itu, fraksi-fraksi juga menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran agar setiap program pembangunan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Pengelolaan SiLPA turut menjadi perhatian dalam pembahasan. DPRD mendorong agar perencanaan dan pelaksanaan program daerah semakin tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan lebih optimal.
Tak hanya itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga menjadi catatan penting yang disampaikan fraksi-fraksi. Pemerintah daerah diminta terus memperkuat tata kelola anggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Plh Sekda H. Subhan Nor Yaumil menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah juga menyatakan akan terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.
Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dapat menghasilkan evaluasi yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
“Melalui pembahasan ini, DPRD berharap seluruh pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah dapat terus ditingkatkan kualitasnya sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Kalimantan Selatan,” ujar Kartoyo.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki agenda pembahasan lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku.
Penulis: M Faidurrahman