 |
| RAMAI: Suasana FGD antara Pemkab Banjar bersama Kementerian Kehutanan - Foto Dok Istimewa |
HABARMERDEKA.COM, KALSEL - Pemerintah Kabupaten Banjar bersama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia memperkuat pengembangan Integrated Area Development (IAD) atau Area Pembangunan Terpadu berbasis Perhutanan Sosial sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Integrated Area Development (IAD) berbasis Perhutanan Sosial yang digelar di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar, Kamis (26/6/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H. Yudi Andrea, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), peserta FGD, serta para pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Yudi Andrea mengatakan Kabupaten Banjar memiliki potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari kawasan hutan hingga wilayah pedesaan yang memiliki nilai ekologis sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat.
"Potensi tersebut perlu dikelola secara seimbang agar mampu memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Menurut Yudi, konsep Integrated Area Development (IAD) berbasis Perhutanan Sosial menjadi salah satu strategi yang didorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.
Ia menilai, perhutanan sosial tidak lagi hanya berorientasi pada pelestarian kawasan hutan, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif.
"Melalui pendekatan ini, perhutanan sosial tidak hanya dipandang sebagai upaya menjaga kawasan hutan, tetapi juga sebagai instrumen untuk membuka peluang ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif, peningkatan kapasitas kelompok, pengolahan hasil serta perluasan akses pasar," katanya.
Yudi berharap forum diskusi tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengembangkan kawasan berbasis perhutanan sosial yang berkelanjutan.
Melalui kolaborasi tersebut, program perhutanan sosial diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Sumber: RSB Banjar