 |
| SOSOK: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan penataan Program Makan Bergizi Gratis selama satu bulan - Foto Dok Istimewa |
HABARMERDEKA.COM, JAKARTA – Pemerintah memutuskan melakukan penataan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu bulan ke depan. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari evaluasi tata kelola dan manajemen program setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penataan dilakukan berdasarkan arahan Presiden agar program strategis nasional tersebut dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Menurutnya, program MBG tetap dinilai memiliki manfaat dan layak diteruskan. Namun, berbagai temuan dalam pelaksanaan di lapangan membuat pemerintah perlu melakukan pembenahan terlebih dahulu.
“Oleh karena itu perlu waktu penataan ya. Satu bulan penataan, yang baik ya tentu diteruskan,” kata Zulhas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (11/6/2026).
Salah satu fokus evaluasi adalah bertambahnya jumlah titik layanan yang melampaui rencana awal. Berdasarkan hasil peninjauan pemerintah, jumlah titik yang sebelumnya dirancang sebanyak 21.000 lokasi kini meningkat menjadi 27.877 titik.
Zulkifli menyebut terdapat indikasi praktik jual beli titik layanan yang turut menyebabkan lonjakan jumlah lokasi pelaksanaan program.
“Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” ujarnya.
Peningkatan jumlah titik tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kebutuhan anggaran program. Pemerintah memperkirakan tambahan biaya operasional dapat membesar apabila seluruh titik tambahan tetap dijalankan.
Selain itu, evaluasi juga menemukan peningkatan signifikan jumlah titik layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari rencana awal sekitar 2.000 titik, jumlahnya berkembang menjadi 8.670 titik.
Dari total tersebut, sebanyak 6.138 titik disebut telah mengantongi surat keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah menjadikan kondisi ini sebagai salah satu prioritas pembenahan selama masa penataan berlangsung.
“Peningkatan jumlah titik yang cukup besar ini akan menjadi salah satu fokus penyelesaian selama masa penataan satu bulan ke depan,” kata Zulhas.
Tidak hanya terkait tata kelola dan anggaran, pemerintah juga menaruh perhatian pada operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Evaluasi dilakukan setelah muncul sejumlah kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG di beberapa daerah.
Pemerintah menegaskan aspek keamanan pangan menjadi prioritas utama yang tidak dapat ditawar dalam penyelenggaraan program.
“Kita tidak ada zero tolerance terhadap keamanan pangan. Walaupun satu kasus, tidak boleh lagi ada yang keracunan,” tegas Zulhas.
Selama masa penataan, pemerintah akan mengevaluasi penetapan titik layanan, pengelolaan dapur SPPG, hingga mekanisme pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola program sehingga pelaksanaan MBG berjalan lebih tertib, efisien, dan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan.
Sumber: Liputan6.com