 |
| BICARA: Anggota DPRD Kalsel Dirham Zain menyampaikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kalimantan Selatan Tahun 2025–2045 - Foto Dok Istimewa |
HABARMERDEKA.COM, KALSEL - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Dirham Zain, mengingatkan pentingnya mengantisipasi lonjakan jumlah penduduk di Banjarbaru setelah resmi menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya, perpindahan pusat pemerintahan akan meningkatkan arus urbanisasi sehingga diperlukan perencanaan kependudukan yang matang.
Hal itu disampaikan Dirham saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kalimantan Selatan Tahun 2025–2045 di Aula Kantor Kelurahan Guntung Paikat, Banjarbaru Selatan, Senin (13/7/2026).
Menurut Dirham, status Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 akan menjadi magnet bagi masyarakat dari berbagai daerah, bahkan luar Pulau Kalimantan, untuk datang bekerja maupun menetap.
"Banjarbaru akan semakin menarik sebagai pusat pemerintahan. Urbanisasi dan migrasi penduduk pasti meningkat, sehingga harus diantisipasi sejak sekarang melalui perencanaan kependudukan yang baik," ujarnya.
Selain mengendalikan pertumbuhan penduduk, Dirham menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penataan administrasi kependudukan, serta validasi data penduduk agar selaras dengan perkembangan Kota Banjarbaru.
Ia menyoroti masih banyak warga yang telah lama tinggal dan bekerja di Banjarbaru, tetapi belum mengubah dokumen kependudukan menjadi warga setempat.
"Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama. Banyak yang mencari nafkah di Banjarbaru, tetapi administrasi kependudukannya masih tercatat di daerah lain. Penataan data kependudukan harus diperkuat agar pembangunan lebih tepat sasaran," katanya.
Dirham juga mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) lebih proaktif melakukan jemput bola, termasuk mendata pekerja di kawasan industri dan perusahaan yang telah lama berdomisili di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, data kependudukan yang akurat akan berdampak pada kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, hingga representasi politik di masa mendatang.
Sosialisasi tersebut diikuti Ketua RT, Ketua RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kader Posyandu, TP PKK, serta tokoh masyarakat Kelurahan Guntung Paikat.
Lurah Guntung Paikat, Reza Pahlevi, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia menilai kegiatan itu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagai dasar menghadapi dinamika pertumbuhan penduduk di Banjarbaru.
"Kami berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat terus terjalin sehingga kebijakan pembangunan kependudukan dapat dipahami dan diterapkan secara optimal," ujarnya.
Dirham berharap sosialisasi tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan sebagai salah satu fondasi pembangunan Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan.
Penulis: M Faidurrahman