 |
| BICARA: Wali Kota Lisa memaparkan kondisi Banjarbaru dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 - Foto Dok MC Banjarbaru |
HABARMERDEKA.COM, KALSEL - Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru menyiapkan sejumlah langkah pengendalian inflasi menyusul kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama beras. Operasi pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga penguatan koordinasi dengan Perum Bulog menjadi langkah utama yang akan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga.
Kebijakan tersebut diambil sebagai tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama pemerintah daerah se-Indonesia secara virtual, Senin (20/7/2026).
Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, mengatakan kenaikan harga pangan dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi global hingga meningkatnya harga gabah. Dampaknya turut dirasakan Banjarbaru yang masih bergantung pada pasokan beras dari luar daerah.
"Beberapa kenaikan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi global hingga meningkatnya harga gabah. Karena itu kita harus segera mengambil langkah konkret agar dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan," ujar Lisa.
Menurutnya, kebutuhan beras masyarakat Banjarbaru sebagian besar masih dipasok dari Pulau Jawa. Namun, distribusi komoditas tersebut saat ini menghadapi tantangan akibat meningkatnya biaya logistik yang dipengaruhi mahalnya harga solar serta terbatasnya pasokan bahan bakar.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Lisa menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait agar segera memperkuat koordinasi dan mempercepat pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi.
Langkah yang disiapkan meliputi pelaksanaan operasi pasar secara lebih intensif, penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah di wilayah yang mengalami lonjakan harga, serta memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog guna menjaga ketersediaan stok pangan.
"Kita harus bergerak bersama. Saya minta perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti hasil rapat ini melalui operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, dan penguatan koordinasi dengan Bulog agar pasokan pangan tetap terjaga serta harga dapat lebih terkendali," tegasnya.
Selain memantau harga pangan, Pemko Banjarbaru juga akan mencermati perkembangan harga LPG subsidi 3 kilogram. Pengawasan terhadap distribusi gas bersubsidi akan diperkuat apabila diperlukan agar penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak memicu gejolak di masyarakat.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga, ketersediaan pasokan pangan tetap aman, serta inflasi daerah dapat dikendalikan sehingga daya beli masyarakat tetap terpelihara.
Penulis: M Faidurrahman