 |
| SEPI: Suasana MPLS TA 2026/2027 di salah satu sekolah dasar yang hanya menghadirkan tiga murid baru - Foto Dok Istimewa |
HABARMERDEKA.COM, JAKARTA - Fenomena kekurangan murid baru pada tahun ajaran 2026/2027 terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya dialami sekolah dasar (SD) di wilayah terpencil, tetapi juga mulai menyasar sekolah negeri yang selama ini dikenal favorit hingga kota-kota besar.
Di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ratusan SD Negeri mengalami penurunan jumlah peserta didik baru. Dari 320 SD Negeri, sebagian besar hanya menerima sekitar 11 hingga 28 siswa. Bahkan, terdapat dua sekolah yang hanya memperoleh satu murid baru.
Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Boyolali. Menariknya, sekolah negeri yang selama ini menjadi pilihan utama masyarakat kini mulai kesulitan memenuhi kuota penerimaan siswa baru.
Krisis jumlah peserta didik tidak hanya terjadi di Jawa Tengah. Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, persoalan tersebut juga dialami sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Sementara di Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai Kota Pelajar, SD Negeri Kintelan 2 hanya menerima enam siswa baru pada tahun ajaran ini.
Di Jawa Timur, sejumlah daerah seperti Madura, Ponorogo, Situbondo, Bondowoso, Lamongan, Madiun, Magetan, hingga Lumajang juga melaporkan kondisi serupa dengan banyaknya kursi kosong di sekolah negeri.
Sementara di Kalimantan Selatan, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin, hanya menerima satu murid baru, yang membuat proses MPLS harus digabung dengan sekolah lain.
Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, menilai fenomena tersebut dipengaruhi berbagai faktor, bukan semata-mata karena menurunnya angka kelahiran.
Menurut Retno, terdapat lima faktor utama yang menyebabkan banyak SD Negeri kekurangan murid baru.
Faktor pertama adalah lokasi sekolah. Orang tua kini cenderung memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggal agar anak lebih mudah berangkat dan pulang sekolah.
"Karena ini masih SD biar anaknya enggak jauh-jauh, maka lebih memilih sekolah yang di dekat rumah dia," kata Retno, dikuti Kamis (16/7/2026).
Faktor kedua ialah perubahan pola pikir masyarakat. Saat ini, banyak orang tua lebih mengutamakan kualitas pendidikan dibanding sekadar sekolah gratis.
"Jadi tidak lagi mengejar gratisnya, tapi lebih memilih bagaimana sekolah itu lebih berkualitas bagi anak-anaknya," ujarnya.
Faktor ketiga berkaitan dengan sistem pembelajaran, khususnya pendidikan agama. Banyak keluarga memilih Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) karena dinilai mampu memberikan pendidikan akademik sekaligus penguatan karakter dan nilai keagamaan.
Menurut Retno, orang tua yang memiliki keterbatasan waktu mendidik anak di rumah berharap sekolah dapat memperkuat pendidikan agama sejak dini.
Selanjutnya, faktor keempat adalah regulasi penerimaan murid baru, terutama ketentuan usia masuk SD Negeri yang membuat sebagian orang tua memilih langsung mendaftarkan anak ke sekolah swasta.
"Ketika anaknya belum berusia tujuh tahun, mereka merasa peluang masuk negeri kecil sehingga sejak awal memilih sekolah swasta," jelasnya.
Faktor terakhir adalah pergeseran pola domisili masyarakat. Banyak keluarga muda kini tinggal di kawasan pinggiran kota karena harga rumah di pusat kota semakin mahal.
Perubahan tempat tinggal tersebut otomatis memengaruhi pilihan sekolah anak agar lebih dekat dengan rumah.
Retno menilai kombinasi kelima faktor tersebut menjadi penyebab utama semakin banyak SD Negeri mengalami kekurangan peserta didik baru pada tahun ajaran 2026/2027.
Sumber: Tribunnews