 |
| RAMAI: Foto bersama peserta penguatan kesiapsiagaan bencana dengan anggota Komisi VIII DPR RI dan anak BNPB - Foto Dok Istimewa |
HABARMERDEKA.COM, KALSEL - Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana melalui sosialisasi penguatan literasi kebencanaan bersama Komisi VIII DPR RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), beberapa waktu lalu.
Kegiatan yang dilaksanakan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Kuala tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai potensi bencana sekaligus memperkuat kapasitas dalam menghadapi kondisi darurat.
Wakil Bupati Barito Kuala, H. Herman Susilo, mengapresiasi dukungan BNPB dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten menjadi kunci dalam menghadapi berbagai ancaman bencana yang berulang di wilayah Batola.
Menurut Herman, Batola memiliki sejumlah potensi bencana yang perlu diantisipasi secara berkelanjutan, terutama banjir saat musim hujan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ketika memasuki musim kemarau.
Selain kesiapan pemerintah, Herman menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya para relawan yang terlibat langsung dalam penanganan bencana. Menurutnya, relawan harus memiliki pengetahuan teknis dan pemahaman mengenai keselamatan agar mampu bertindak secara tepat ketika berada di lokasi bencana.
Ia mengingatkan, penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan keberanian dan semangat untuk turun ke lapangan, tetapi harus didukung pengetahuan serta keterampilan yang memadai.
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI, H. Sandi Fitrian Noor, mengatakan Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. Kondisi geografis Indonesia serta dampak perubahan iklim turut meningkatkan tantangan dalam penanggulangan bencana.
Komisi VIII DPR RI, kata Sandi, memberikan perhatian terhadap penguatan sistem penanggulangan bencana, termasuk melalui peningkatan literasi kebencanaan dan penguatan peran BPBD di daerah.
Ia juga menyampaikan bahwa Komisi VIII terus mendorong kebijakan penanggulangan bencana, termasuk revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Sandi mengajak seluruh peserta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan kesiapsiagaan di lingkungan masing-masing.
“Keselamatan bukanlah keberuntungan, melainkan hasil dari persiapan yang matang,” ujarnya.
Menurutnya, pengetahuan kebencanaan yang diperoleh tidak berhenti pada peserta kegiatan, tetapi diharapkan dapat diteruskan kepada masyarakat sehingga terbentuk kesadaran bersama untuk melakukan pencegahan dan menghadapi bencana secara lebih terencana.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Barito Kuala berharap kapasitas masyarakat, relawan, dan unsur penanggulangan bencana semakin kuat. Dengan kesiapsiagaan yang lebih baik, risiko serta dampak bencana di wilayah Batola diharapkan dapat ditekan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, jajaran BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, serta jajaran BPBD Kabupaten Barito Kuala.
Sumber: Baritokualakab.go.id