Pelaihari City Mandek, Pemkab dan DPRD Tanah Laut Disorot

BANGUNAN: Penampakan kawasan Pelaihari City di Kabupaten Tanah Laut - Foto Dok Istimewa

HABARMERDEKA.COM, KALSEL - Kelanjutan proyek kawasan Pelaihari City di Kabupaten Tanah Laut masih mandek di tengah konflik berkepanjangan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan PT Perembee. Kondisi tersebut mulai disorot karena dinilai berdampak terhadap kepastian investasi dan harapan masyarakat terhadap geliat ekonomi baru di kawasan tersebut.

Proyek yang sebelumnya diharapkan membuka ribuan lapangan kerja melalui pembangunan pusat perbelanjaan dan kawasan hunian terpadu itu kini belum menunjukkan kejelasan kelanjutan.

Perselisihan yang berlangsung cukup lama juga dinilai belum menghasilkan solusi konkret maupun peta jalan penyelesaian yang dapat memastikan proyek kembali berjalan.

Salah satu pengamat ekonomi sekaligus pelaku usaha di Pelaihari menilai lambannya penyelesaian persoalan tersebut berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap Kabupaten Tanah Laut.

“Perselisihan yang berlarut-larut ini justru memperlihatkan minimnya jaminan kepastian hukum bagi investor di Tanah Laut. Jika proyek strategis sebesar Pelaihari City saja bisa mandek bertahun-tahun tanpa solusi konkret dari bupati dan jajaran, bagaimana pelaku usaha lain mau melirik daerah kita?” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD semestinya mengambil peran dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan antara para pihak, terutama jika proyek tersebut memiliki dampak terhadap perekonomian daerah.

SEPI: Salah satu warga Tala melintas di depan proyek kawasan Pelaihari City - Foto Dok Antara

“Pemkab dan DPRD harusnya memfasilitasi solusi, bukan membiarkan aset mangkrak jadi tontonan,” katanya.

Dampak persoalan tersebut juga dirasakan masyarakat yang sebelumnya berharap kehadiran Pelaihari City dapat membuka lapangan pekerjaan serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kawasan.

Seorang warga Kintap mengatakan masyarakat membutuhkan kepastian mengenai nasib proyek tersebut, termasuk bagi mereka yang telah memiliki kepentingan terhadap unit hunian di kawasan itu.

“Yang dirugikan pada akhirnya tetap masyarakat kecil. Banyak warga sudah menaruh harapan besar pada pembukaan lapangan kerja baru dan geliat usaha UMKM di sekitar kawasan tersebut, termasuk pembeli unit hunian yang terimbas konflik,” ungkapnya.

Ia berharap Pemkab Tanah Laut dan DPRD tidak membiarkan persoalan berlarut tanpa penyelesaian.

RAMAI: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (SatpolPP dan Damkar) Kabupaten Tanah Laut, menghentikan proses pengerjaan proyek kawasan Pelaihari City - Foto Dok Istimewa

“Pemkab terlalu kaku, sementara dewan pasif. Kami butuh eksekusi penyelesaian, bukan saling lempar berkas hukum di media,” ujarnya.

Sejumlah pihak berharap pemerintah daerah dan DPRD membuka ruang dialog bersama untuk mencari solusi atas persoalan Pelaihari City. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian terhadap masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi di Tanah Laut.

Penulis: M Faidurrahman