Film “Pesta Babi” Masuk Kelas FISIP Unej, Jadi Bahan Kajian Isu Papua dan Kolonialisme

Diskusi kuliah tamu FISIP Universitas Jember dengan pemutaran film dokumenter “Pesta Babi”
RAMAI: Ratusan mahasiswa FISIP Universitas Jember menonton pemutaran film dokumenter “Pesta Babi” - Foto Dok Istimewa

HABARMERDEKA.COM, JATIM – Ruang akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menjadi sorotan setelah film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” diputar sebagai bagian dari kegiatan kuliah tamu. Pemutaran tersebut berlangsung dalam mata kuliah Media dan Komunikasi Politik Global di Aula FISIP Unej, Sabtu (23/5/2026).

Di tengah perdebatan publik terkait pembatasan pemutaran film tersebut di sejumlah daerah, kampus justru mengambil pendekatan berbeda dengan menghadirkannya sebagai bahan kajian akademik. Kegiatan ini tidak hanya berbentuk pemutaran film, tetapi juga dilanjutkan dengan diskusi ilmiah.

Dosen pengampu mata kuliah sekaligus penggagas kegiatan, Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa pemilihan film tersebut didasarkan pada relevansinya dengan materi perkuliahan, khususnya dalam memahami komunikasi politik global melalui media visual.

Ia menekankan pentingnya mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga membaca praktik komunikasi politik yang muncul dalam berbagai bentuk media, termasuk dokumenter.

“Mahasiswa jangan hanya membaca teori atau konsep-konsep komunikasi politik saja, tapi juga memahami bagaimana pesan politik disampaikan melalui film dokumenter,” kata Iqbal.

Film yang disutradarai oleh Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale itu mengangkat isu kolonialisme modern serta dinamika pembangunan di Papua. Dalam konteks akademik, karya tersebut diposisikan sebagai objek analisis untuk membaca pesan politik dan sosial di balik narasi visual.

Iqbal juga menyinggung situasi di luar kampus yang dinilai berbeda dengan ruang akademik.

“Ketika gagasan ini diwujudkan lewat acara kuliah tamu ternyata di luar sana terjadi represi terhadap pihak-pihak yang mengadakan nobar yang sama,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa kegiatan tersebut sengaja dikemas dalam format kuliah tamu agar memiliki landasan institusional yang kuat.

“Di tengah banyaknya pemberitaan soal pembubaran nobar dan larangan dari pihak kampus lain, kami mencoba membalutnya dengan kuliah tamu. Karena siapapun yang memaksa menghentikan kuliah, itu bukan hanya pelanggaran moral, tapi juga melanggar otonomi kampus,” kata Iqbal.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari pihak fakultas. Dekanat FISIP Unej disebut memberikan fasilitas penuh, mulai dari sarana pemutaran film hingga dukungan teknis dan kehadiran narasumber.

Dalam forum tersebut, Ketua Ikatan Kemanusiaan untuk Korban Penghilangan Paksa Indonesia (IKOHI), Dandik Katjasungkana, turut hadir sebagai pembicara tamu.

“Dekanat FISIP sangat membantu terselenggaranya nobar ini. Bahkan, staf dijadwalkan piket di hari Sabtu,” katanya.

Antusiasme peserta disebut melampaui kapasitas ruangan. Panitia mencatat lebih dari 210 pendaftar, sementara kapasitas aula hanya sekitar 150 kursi. Mayoritas peserta bahkan berasal dari luar kelas mata kuliah.

“Peserta mata kuliahnya hanya sekitar 40-an mahasiswa, tapi sekitar 60 persen pendaftar justru dari luar,” kata Iqbal.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, yang mengaku ingin memahami langsung substansi film yang tengah menjadi perdebatan publik.

“Beberapa waktu ini banyak dialektika, ada yang pro dan kontra terhadap pemutaran film ini. Karena itu, saya ingin melihat langsung dan belajar memahami situasi di Papua,” kata Candra.

Ia menilai isu yang diangkat dalam film memiliki relevansi dengan fungsi pengawasan pemerintah daerah.

“Apa yang terjadi di Papua bisa saja terjadi di daerah lain, termasuk di Jember, dalam bentuk berbeda. Maka fungsi pengawasan terhadap program pembangunan menjadi penting,” ujarnya.

Dari perspektif akademik, kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan mahasiswa dalam menganalisis isu ketimpangan, kolonialisme modern, hingga dinamika pembangunan global.

Pihak penyelenggara menegaskan bahwa ruang kampus tetap menjadi tempat terbuka bagi pertukaran gagasan, termasuk terhadap isu-isu yang bersifat sensitif, selama berada dalam koridor akademik.

Sumber: Kompas.com

Lebih baru Lebih lama