 |
| ILUSTRASI: Logo sejumlah partai Islam di Indonesia - Foto Dok Istimewa |
HABARMERDEKA.COM, JAKARTA – Partai-partai Islam diperkirakan masih menghadapi tantangan besar untuk menjadi kekuatan dominan dalam Pemilu 2029. Prediksi tersebut disampaikan Guru Besar Ilmu Politik Islam dan Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Dr Khamami Zada.
Menurut Khamami, posisi partai Islam dalam politik nasional saat ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai pendukung koalisi, terutama menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden.
“Biasanya suara partai Islam diambil saat pilpres, tetapi setelah itu tidak mendapatkan posisi politik yang terlalu signifikan,” ujar Khamami dalam Podcast Relasi Beritasatu.com bertajuk “Membaca Arah Baru Politik Islam Dunia dan Indonesia”.
Ia menilai partai Islam kini belum mampu menjadi kekuatan utama dalam peta politik nasional, meski tetap memiliki peran simbolik bagi sebagian pemilih muslim di Indonesia.
“Partai Islam tidak akan hilang, tetapi juga belum bisa menjadi kekuatan dominan. Posisi mereka sekarang lebih sebagai pelengkap politik,” katanya.
Meski demikian, Khamami menilai simbol dan dukungan kelompok Islam tetap memiliki pengaruh penting dalam kontestasi politik nasional.
Menurutnya, kandidat presiden yang dianggap memiliki citra anti-Islam akan sulit memperoleh dukungan mayoritas pemilih di Indonesia.
“Kalau ada calon presiden yang benar-benar anti-Islam, saya kira sulit menang. Karena simbol-simbol Islam masih penting dalam politik Indonesia,” ujarnya.
Khamami juga menilai peluang partai Islam untuk bangkit tetap terbuka apabila mampu memanfaatkan momentum politik yang tepat.
Ia menyebut dinamika politik sering kali dipengaruhi peristiwa besar yang dapat mengubah peta dukungan masyarakat secara cepat.
“Kalau partai Islam menemukan momentum yang tepat, mereka bisa menjadi pemenang pemilu. Tetapi kalau berjalan biasa saja, kemungkinan tetap hanya menjadi pelengkap koalisi,” jelasnya.
Dalam pembahasannya, Khamami turut menyoroti meningkatnya aspirasi umat Islam dalam kebijakan negara meski tidak selalu diperjuangkan langsung oleh partai berbasis Islam.
Menurut dia, sejumlah regulasi bernuansa Islam justru lahir melalui pemerintahan dan partai nasionalis.
Ia mencontohkan penguatan kebijakan sertifikasi halal, pembentukan kementerian yang menangani haji dan umrah, hingga perkembangan regulasi ekonomi syariah.
“Kalau melihat regulasi yang lahir sekarang, banyak yang merupakan aspirasi umat Islam,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut Khamami, membuat sebagian pemilih muslim tidak lagi merasa harus menyalurkan aspirasi politik melalui partai Islam semata.
Menurutnya, masyarakat mulai melihat partai nasionalis juga mampu mengakomodasi kepentingan umat Islam dalam kebijakan negara.
“Masyarakat sekarang merasa aspirasi Islam juga bisa diperjuangkan lewat partai non-Islam atau partai nasionalis,” ujarnya.
Selain itu, Khamami menilai pengaruh politik identitas dan isu SARA dalam pemilu mulai mengalami penurunan dibanding beberapa tahun sebelumnya.
Ia melihat pemilih kini cenderung lebih rasional dalam menentukan pilihan politik berdasarkan kemampuan partai atau kandidat dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Sekarang masyarakat bisa menitipkan aspirasi kepada siapa saja, selama aspirasi itu benar-benar diperjuangkan,” pungkasnya.
Sumber: Beritasatu.com