 |
| BICARA: Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan perpanjangan WFH ASN setiap Jumat di Istana Kepresidenan Jakarta - Foto Dok Istimewa |
HABARMERDEKA.COM, JAKARTA – Pemerintah memutuskan memperpanjang kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat selama dua bulan ke depan.
Keputusan tersebut diambil sebagai respons terhadap konflik di kawasan Timur Tengah yang hingga kini belum mereda dan dinilai berdampak terhadap kondisi ekonomi global, termasuk sektor energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan itu menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional.
"Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan. Dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Selain memperpanjang kebijakan WFH ASN, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah stimulus dan insentif ekonomi untuk menjaga pertumbuhan pada kuartal II tahun 2026.
Airlangga menyebut insentif tersebut diharapkan mampu menjaga aktivitas ekonomi domestik tetap tumbuh di tengah tekanan global akibat gejolak geopolitik dan lonjakan harga energi.
"Juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan untuk ASN di instansi pusat maupun daerah sejak 1 April 2026.
Dalam implementasinya, ASN bekerja dari rumah setiap hari Jumat. Pemerintah juga mengimbau pola kerja serupa diterapkan di lingkungan swasta, BUMN, dan BUMD.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
Pemerintah menjelaskan, penerapan WFH dilakukan sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional menyusul kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Sebelum diberlakukan, pemerintah mengaku telah melakukan kajian terhadap efektivitas penerapan sistem kerja fleksibel tersebut, termasuk dampaknya terhadap pelayanan publik dan efisiensi energi.
Sumber: Merdeka.com