 |
| SOSOK: Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN Primus Yustisio - Foto Dok Istimewa |
HABARMERDEKA.COM, JAKARTA – Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Bank Indonesia pada Senin (18/5/2026) berlangsung panas setelah sejumlah anggota dewan melontarkan kritik tajam terkait pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN, Primus Yustisio, menyoroti anomali kondisi ekonomi nasional yang dinilai bertolak belakang dengan kinerja nilai tukar Rupiah.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen seharusnya mampu memberikan sentimen positif terhadap stabilitas mata uang nasional. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Rupiah terus melemah hingga menyentuh kisaran Rp17.600 per dolar AS.
“Pertumbuhan ekonomi kita 5,61 persen. Tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar,” ujar Primus dalam rapat tersebut.
Ia menilai pelemahan Rupiah tidak hanya terjadi terhadap dolar AS, tetapi juga terhadap sejumlah mata uang utama dunia seperti Dolar Singapura, Dolar Australia, Ringgit Malaysia, Euro, hingga Dolar Hong Kong.
Primus bahkan membandingkan kondisi saat ini dengan nilai tukar Rupiah terhadap Euro pada tahun 2006 yang masih berada di kisaran Rp7.000. Saat ini, nilai tukar Rupiah terhadap Euro disebut sudah mendekati Rp19.000 hingga Rp20.000.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan mulai menurunnya tingkat kepercayaan pasar terhadap kebijakan moneter nasional.
“Apa yang terjadi saat ini? Menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya,” katanya.
Dalam rapat itu, Primus juga secara terbuka meminta Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mempertimbangkan untuk mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas pelemahan Rupiah.
“Pak Perry yang saya hormati, kadang kalau kita mengambil tindakan gentleman itu bukan penghinaan. Mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri,” ucapnya.
Ia menegaskan usulan tersebut bukan ditujukan untuk menyerang personalitas Gubernur BI, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan yang menurutnya lazim dilakukan di sejumlah negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan ketika menghadapi krisis kepercayaan publik.
Sumber: Inews.id