 |
| PENYEGELAN: Motor listrik BGN yang sebelumnya dibeli untuk kebutuhan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi - Foto Dok Istimewa |
HABARMERDEKA.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mendukung rencana hibah motor listrik BGN kepada guru honorer di berbagai daerah. Kendaraan tersebut sebelumnya dibeli untuk kebutuhan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Yahya, langkah tersebut menjadi solusi agar aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak berakhir sia-sia.
Saat rapat bersama Komisi IX DPR, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menyampaikan bahwa motor listrik tersebut direncanakan untuk dihibahkan kepada guru honorer. Yahya menyatakan persetujuannya terhadap usulan tersebut.
"Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut," kata Yahya, dikutip Senin (22/6/2026).
Meski mendukung pengalihan aset itu, Yahya mengaku sejak awal tidak sepakat dengan pengadaan motor listrik untuk operasional SPPG. Ia menilai kendaraan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan kerja pengelola dapur yang tidak memerlukan tingkat mobilitas tinggi.
Politikus Partai Golkar itu juga mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR tidak pernah menerima laporan terkait proyek pengadaan motor listrik tersebut. Kondisi itu, menurutnya, membuat fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran BGN pada periode sebelumnya tidak berjalan maksimal.
Selain mempertanyakan urgensi pengadaan, Yahya menyoroti proses pemilihan penyedia kendaraan yang dinilai kurang profesional. Ia menyebut perusahaan penyedia tidak memiliki jaringan dealer maupun layanan purna jual yang memadai. Yahya juga menyinggung adanya indikasi penggelembungan harga dalam proyek tersebut.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah BGN yang berupaya mengoptimalkan aset yang telah dibeli agar tetap bermanfaat dan dapat menyelamatkan penggunaan uang negara.
Sementara itu, Agustina Arumsari menjelaskan bahwa motor listrik tersebut merupakan bagian dari pengadaan pada tahun 2025 saat kepemimpinan BGN sebelumnya. Namun sebelum direalisasikan sebagai hibah, BGN akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kejaksaan Agung terkait aspek hukum dan administrasi.
"Iya. Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan," ujar Agustina usai rapat di Kompleks Parlemen.
Agustina mengatakan evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap motor listrik, tetapi juga berbagai aset lain yang dibeli pada 2025, termasuk perangkat teknologi informasi seperti laptop, Internet of Things (IoT), dan kamera CCTV.
Menurutnya, optimalisasi aset yang sudah tersedia menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran BGN pada 2026. Barang yang memiliki fungsi serupa dengan aset yang sudah ada tidak akan lagi dianggarkan dalam pengadaan baru.
Sumber: Liputan6.com