 |
| ILUSTRASI: Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) - Foto Dok Istimewa |
HABARMERDEKA.COM, KALSEL - KALSEL - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan sinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan akses pembiayaan usaha melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program KUR Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin.
Sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Rusma Khazairin, SKM. Dalam sambutannya, ditegaskan bahwa UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Menurutnya, sektor UMKM berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Program KUR, lanjutnya, menjadi instrumen penting pemerintah dalam menyediakan pembiayaan berbunga terjangkau agar pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas bisnis, memperluas pasar, dan membuka lapangan kerja baru.
“Keberhasilan Program KUR tidak hanya diukur dari besarnya nilai penyaluran, tetapi juga dari kualitas penyaluran yang tepat sasaran, produktif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rusma saat membacakan sambutan Sekda.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan per 17 Juni 2026, realisasi penyaluran KUR Kalsel mencapai Rp2,48 triliun atau 48,18 persen dari target Rp5,15 triliun.
Dana tersebut telah dimanfaatkan oleh 38.501 debitur dan menempatkan Kalimantan Selatan pada posisi ke-17 secara nasional dari total 38 provinsi.
Sektor perdagangan menjadi penerima terbesar dengan nilai penyaluran mencapai Rp761,03 miliar kepada 14.897 debitur. Sementara itu, skema KUR Mikro mendominasi dengan total penyaluran Rp1,58 triliun yang diterima 30.687 debitur.
Dari sisi wilayah, Kota Banjarmasin mencatat realisasi tertinggi dengan penyaluran Rp443,73 miliar kepada 5.609 debitur. Adapun BRI menjadi lembaga penyalur terbesar dengan total Rp1,63 triliun untuk 29.424 debitur.
Meski capaian tersebut dinilai positif, pemerintah daerah menilai masih terdapat peluang memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang belum mendapatkan layanan KUR.
Selain persoalan modal, UMKM juga menghadapi tantangan lain, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan manajemen usaha, legalitas dan sertifikasi produk, digitalisasi pemasaran, inovasi produk, hingga literasi dan inklusi keuangan.
Karena itu, pemerintah mengajak perbankan penyalur KUR, perangkat daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, lembaga pembina, asosiasi usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pendampingan agar UMKM mampu naik kelas.
“Pemerintah berharap Program KUR dipandang sebagai bagian dari ekosistem pemberdayaan UMKM yang terintegrasi, bukan sekadar fasilitas pembiayaan. Dengan kolaborasi yang semakin erat, Program KUR diyakini mampu meningkatkan produktivitas UMKM, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, mendukung pengendalian inflasi melalui peningkatan produksi, serta menciptakan lapangan kerja baru di Kalimantan Selatan,” tutupnya.
Penulis: M Faidurrahman