.webp) |
| KOORDINASI: Suasana rapat kerja antar antara Polri dan Komisi III DPR RI - Foto Dok Istimewa |
HABARMERDEKA.COM, JAKARTA – Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dana tambahan tersebut antara lain disiapkan untuk pembangunan infrastruktur kepolisian, pengadaan sarana operasional, hingga mendukung persiapan pengamanan Pemilu 2029.
Usulan itu muncul karena pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp118 triliun dinilai belum mencukupi kebutuhan ideal Polri yang mencapai Rp184,1 triliun.
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyampaikan usulan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
"Pagu indikatif Polri untuk tahun anggaran 2027 masih di bawah kebutuhan ideal anggaran yang diusulkan Polri," kata Dedi.
Menurutnya, kebutuhan anggaran Polri mengalami penyesuaian setelah mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengajukan kebutuhan anggaran tahun 2027 sebesar Rp178,6 triliun kepada pemerintah pada Februari 2026. Setelah dilakukan rasionalisasi, angka tersebut meningkat menjadi Rp184,1 triliun.
Dedi menjelaskan tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung transformasi Polri sekaligus menjawab berbagai tantangan yang terus berkembang, mulai dari dinamika lingkungan strategis, keamanan siber, hingga kebutuhan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dari total usulan tambahan anggaran Rp66,1 triliun, alokasi terbesar direncanakan untuk belanja modal yang mencapai Rp40,6 triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan kendaraan listrik pelayanan masyarakat, kendaraan khusus Korps Brimob Polri, pembangunan markas komando Polda, Polres, Polsek dan pos polisi di wilayah perbatasan, pembangunan rumah dinas anggota Polri, serta pengadaan peralatan khusus untuk mendukung pengamanan Pemilu 2029.
Selain memperkuat infrastruktur, tambahan anggaran juga diharapkan dapat menunjang efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas penegakan hukum di berbagai daerah.
"Kiranya hasil rapat kerja ini dapat mempertimbangkan penyesuaian maupun penambahan anggaran berdasarkan usulan kebutuhan anggaran," ujar Dedi.
Sumber: Liputan6.com