 |
| INTERAKSI: Suasana kegiatan belajar mengajar di salah satu sekolah - Foto Dok Istimewa |
HABARMERDEKA.COM, JATIM – Presiden RI Prabowo Subianto menyebut kebocoran anggaran negara menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gaji guru dan pegawai negeri belum dapat meningkat secara signifikan. Menurutnya, negara kehilangan potensi penerimaan dalam jumlah besar setiap tahun akibat berbagai praktik yang merugikan keuangan negara.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan keterbatasan anggaran yang selama ini dikeluhkan di berbagai sektor berkaitan dengan kebocoran penerimaan negara yang masih terjadi.
"Saya ingin sampaikan dalam forum ini, karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat. Harus mengerti, kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus," kata Prabowo.
Presiden mengungkapkan, berdasarkan perhitungan yang diterimanya, potensi kerugian negara akibat kebocoran tersebut mencapai sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp2.500 triliun per tahun.
Menurut Prabowo, salah satu sumber masalah berasal dari praktik under invoicing atau pelaporan nilai transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Praktik tersebut, kata dia, menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya masuk ke kas negara.
"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," ujarnya.
Prabowo menegaskan pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola untuk menutup berbagai celah kebocoran tersebut. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penerapan kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui mekanisme satu pintu.
Pemerintah juga menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekspor komoditas strategis guna mencegah praktik pelaporan yang tidak sesuai.
Selain itu, Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 240 badan usaha milik negara (BUMN) yang terus mengalami kerugian.
"Saudara-saudara sekalian, dan ini sedang saya perbaiki semua," tegasnya.
Prabowo menilai berbagai langkah tersebut penting dilakukan agar kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan aparatur sipil negara.
Sumber: Viva.co.id