 |
| BICARA: Gubernur Kalsel H. Muhidin mengultimatum GM PLN terkait kepastian target pemadaman listrik bergilir - Foto Dok Istimewa |
HABARMERDEKA.COM, KALSEL - Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melontarkan ultimatum kepada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng) agar menepati target pemulihan sistem kelistrikan pada awal Agustus 2026. Jika komitmen tersebut kembali gagal dipenuhi, Muhidin menegaskan akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar General Manager PLN UID Kalselteng dievaluasi, bahkan diganti.
Pernyataan itu disampaikan Muhidin usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Selasa (28/7/2026), sebagai respons atas masih terjadinya pemadaman bergilir di sejumlah wilayah.
"Janji PLN ini akan kita tuntut. Katanya awal Agustus 2026 aliran listrik sudah normal kembali seperti biasa," tegas Muhidin.
Menurut Muhidin, masyarakat sudah terlalu lama menanggung dampak pemadaman listrik yang berulang. Gangguan tersebut tidak hanya menghambat aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak pada dunia usaha, pelayanan publik, hingga perekonomian daerah.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus mengawasi realisasi komitmen PLN hingga batas waktu yang telah dijanjikan.
"Kalau PLN lepas janji, kita usulkan ke pusat agar bisa mengganti General Manager PT PLN Kalselteng bila yang bersangkutan tidak bisa mengatasi masalah gangguan listrik di Banua," ujarnya.
Muhidin menegaskan pasokan listrik yang andal merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penopang aktivitas ekonomi. Ia meminta PLN memastikan pemadaman bergilir segera berakhir sesuai target pemulihan yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah.
Dalam beberapa pekan terakhir, pemadaman bergilir memicu banyak keluhan masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Sektor perdagangan, jasa, hingga industri kecil ikut terdampak akibat terganggunya aktivitas operasional.
Pemprov Kalsel berharap PLN memenuhi komitmen memulihkan sistem kelistrikan pada awal Agustus 2026. Jika target tersebut kembali meleset, Muhidin menegaskan pemerintah daerah akan meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap jajaran manajemen PLN UID Kalselteng.
Penulis: M Faidurrahman