 |
| KERING: Penampakan salah satu lahan padi terdampak kekeringan di Kalimantan Selatan - Foto Dok Istimewa |
HABARMERDEKA.COM, KALSEL - Musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang akibat pengaruh El Nino mulai memberikan tekanan terhadap sektor pertanian di Kalimantan Selatan. Hingga 31 Juli 2026, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat 6.691 hektare lahan padi terdampak kekeringan, bahkan sebagian di antaranya mengalami puso.
Kepala BPTPH Kalimantan Selatan, Lestari Fatria Wahyuni, mengatakan pihaknya terus melakukan pendampingan kepada petani melalui petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), baik dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman maupun mitigasi dampak perubahan iklim.
"Sebagai unit pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, kami terus melakukan pengawalan di lapangan. Sesuai prediksi BMKG, puncak kemarau terjadi pada Juli hingga September, bahkan berpotensi berlangsung lebih panjang karena pengaruh El Nino," ujarnya.
Berdasarkan data BPTPH, luas lahan padi yang terdampak kekeringan mencapai 6.691 hektare, dengan sekitar 1,3 hektare di antaranya mengalami puso. Sementara itu, pada komoditas jagung, kekeringan tercatat terjadi di lahan seluas 5,5 hektare dan belum dilaporkan adanya puso.
Kabupaten Tanah Laut menjadi daerah dengan dampak kekeringan terluas, yakni mencapai 3.383 hektare. Selanjutnya disusul Barito Kuala seluas 1.919 hektare, Kabupaten Banjar 622 hektare, serta Tanah Bumbu 446 hektare.
Untuk lahan puso, BPTPH mencatat terjadi di Kabupaten Barito Kuala seluas 1 hektare dan Kota Banjarbaru seluas 0,3 hektare.
Lestari memperkirakan luas lahan terdampak masih berpotensi bertambah seiring tingginya suhu udara dan belum meratanya curah hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
"Seiring masih tingginya suhu udara dan belum turunnya hujan, kami memperkirakan luas dampak kekeringan masih berpotensi bertambah," katanya.
Menghadapi kondisi tersebut, BPTPH telah menginstruksikan seluruh petugas POPT untuk meningkatkan pemantauan terhadap ketersediaan sumber air di kawasan pertanian. Koordinasi juga dilakukan bersama dinas pertanian kabupaten/kota dan Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber air melalui sistem pompanisasi.
Khusus di wilayah lahan pasang surut seperti Kabupaten Barito Kuala, pemerintah mendorong pemanfaatan sumur pertanian sebagai alternatif sumber air karena sebagian sumber air memiliki tingkat keasaman tinggi. Selain itu, pemerintah juga berharap pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan dapat membantu mengurangi dampak kekeringan.
Tidak hanya lahan tanam, kekeringan juga berdampak terhadap persemaian padi. Hingga akhir Juli 2026 tercatat 275 kilogram benih persemaian terdampak, dengan 125 kilogram di antaranya mengalami puso.
Dampak terbesar terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu dengan 150 kilogram persemaian terdampak, sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencatat 125 kilogram persemaian mengalami puso.
Mengakhiri keterangannya, Lestari mengimbau petani agar tidak membuka lahan dengan cara membakar sisa tanaman setelah panen. Ia mendorong penerapan Pengolahan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dengan memanfaatkan jerami sebagai kompos untuk menjaga kesuburan tanah sekaligus mengurangi risiko kebakaran lahan.
"Kami mengajak petani untuk tidak membakar jerami setelah panen. Jerami dapat dimanfaatkan kembali sebagai kompos melalui pengolahan lahan tanpa bakar sehingga lebih ramah lingkungan dan bermanfaat bagi kesuburan tanah," pungkasnya.
Penulis: M Faidurrahman