 |
| SOSOK: Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea saat mengikuti rapat gabungan DPRD Kabupaten Banjar bersama pemerintah daerah - Foto Dok Istimewa |
HABARMERDEKA.COM, KALSEL - Upaya Pemerintah Kabupaten Banjar mendapatkan dukungan pemerintah pusat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga kini belum membuahkan hasil. Persoalan administrasi, mekanisme pengajuan bantuan, hingga status kebencanaan menjadi kendala yang masih dihadapi daerah.
Hal itu terungkap dalam rapat gabungan DPRD Kabupaten Banjar bersama pemerintah daerah bertema “Bersama Bersinergi Mewujudkan Kabupaten Banjar Bebas Asap dan Karhutla” di Ruang Paripurna DPRD Banjar, Martapura, Rabu (7/10/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea mengatakan Pemkab Banjar telah berupaya mendapatkan dukungan pemerintah pusat, termasuk dengan mendatangi kementerian terkait sejak September 2025 untuk mengajukan Bantuan Presiden (Banpres).
Dalam pengajuan tersebut, Pemkab Banjar turut menyerahkan data kondisi karhutla di daerah, mulai dari pemetaan wilayah, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga data terintegrasi pemerintah pusat.
“Data riil dari daerah maupun BNPB sudah kami serahkan secara langsung kepada pihak kementerian. Namun, hingga kini kami masih menunggu jawaban resmi dari pemerintah pusat,” jelas Yudi.
Menurutnya, Pemkab Banjar tetap melakukan penanganan karhutla sembari melanjutkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar kebutuhan daerah mendapat dukungan yang memadai.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar Irwan Bora yang memimpin rapat menilai pemerintah daerah perlu bergerak lebih mandiri karena proses mendapatkan bantuan dari tingkat provinsi maupun pusat belum memberikan hasil yang diharapkan.
“Setelah ditarik benang merahnya, kita harus mandiri dan memikirkan daerah kita sendiri. Birokrasi di tingkat provinsi dan pusat sangat berbelit-belit. Agar bantuan dapat dicairkan, kita diminta meningkatkan status penanganan hingga menjadi tanggap darurat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan status kebencanaan menjadi salah satu persoalan yang ikut dibahas dalam upaya mendapatkan dukungan penanganan karhutla.
Di sisi lain, keterbatasan peralatan di lapangan masih menjadi kendala bagi relawan. Ketua Buser 690 Banjar Hasan Hamdan mengatakan sarana dan prasarana pemadaman belum memadai untuk mengoptimalkan penanganan kebakaran.
Keterbatasan itu tidak hanya berkaitan dengan pemadaman titik api, tetapi juga penyaluran air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Armada dan sarana distribusi yang terbatas membuat kebutuhan tersebut belum dapat ditangani secara optimal.
Sebagai bentuk dukungan terhadap relawan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjar menyerahkan bantuan dana sebesar Rp50 juta kepada Buser 690 Banjar pada akhir rapat.
Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas relawan dalam membantu penanganan karhutla dan dampak kekeringan di wilayah Kabupaten Banjar.
Sumber: MC Kabupaten Banjar