 |
| RAMAI: Jajaran Pengurus PBNU masa khidmah 2021-2026 - Foto Dok NU Online |
HABARMERDEKA.COM, KALSEL - Empat tokoh asal Kalimantan Selatan masuk dalam struktur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031 yang diumumkan di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (30/9/2026) malam.
Keempat tokoh tersebut adalah KH Muhammad Wildan Salman, Prof KH Artani Hasbi, H Sahbirin Noor atau Paman Birin, dan KH Muhammad Syarbani Haira. Mereka menempati posisi berbeda, mulai dari Mustasyar, A’wan, hingga Ketua Tanfidziyah.
Susunan kepengurusan PBNU 2026–2031 ditetapkan melalui Surat Keputusan PBNU Nomor 2/PB.01/A.II.01.01/99/09/2026. Secara keseluruhan, kepengurusan periode ini berjumlah 210 orang.
KH Muhammad Wildan Salman dan Prof KH Artani Hasbi masuk jajaran Mustasyar. Sementara Paman Birin dipercaya sebagai A’wan PBNU.
Adapun KH Muhammad Syarbani Haira masuk jajaran Tanfidziyah sebagai Ketua.
Masuknya empat tokoh Kalsel tersebut menjadi bagian dari komposisi baru PBNU setelah proses penyusunan kepengurusan masa khidmah 2026–2031.
Paman Birin dan Agustiar Sabran Jadi A’wan
Paman Birin menempati posisi A’wan bersama sejumlah tokoh lainnya, termasuk Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Nama keduanya tercantum dalam susunan A’wan PBNU periode 2026–2031.
Dilansir dari jejakrekam, KH Muhammad Syarbani Haira menyambut positif masuknya empat tokoh Kalsel dalam kepengurusan PBNU.
“Positif lah, memang sebenarnya harus lebih banyak dari 4 orang itu,” ujar Syarbani, Kamis (1/10/2026).
Menurut Syarbani, keterwakilan daerah dalam struktur PBNU penting agar persoalan dan kebutuhan daerah dapat tersampaikan ke tingkat pusat.
“Idealnya memang begitu,” ujarnya.
Ia menilai keterwakilan dari Kalimantan menjadi semakin penting karena adanya perkembangan pemerintahan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Jadi kalau dari Kalsel hanya 4 yang masuk kita hargai untuk perwakilan pusat,” ujarnya.
Syarbani mengatakan dirinya bersama Prof Artani Hasbi sebelumnya juga pernah menjadi bagian dari kepengurusan PBNU.
“Memang sangat wajar orang daerah harus masuk kepengurusan PBNU, kalau dari daerah tidak masuk, PBNU tidak akan tahu program-program atau agenda-agenda apa dari PBNU,” ujarnya.
Menurut dia, keberadaan pengurus dari daerah dapat menjadi jembatan antara kebutuhan wilayah dengan kebijakan organisasi di tingkat pusat.
“Kita kan banyak pulau, ada Pulau Sulawesi, Sumatera tapi yang terbanyak masuk di kepengurusan itu dari Jawa, tapi kita tetap merespon positif,” ujarnya.
“Saya sendiri mungkin karena saya pernah jadi Ketua PWNU Kalsel sehingga diperlukan lagi dan diharapkan berkontribusi dan bukan sekedar pengurus,” tambahnya.
Syarbani Soroti Peran Tokoh Daerah
Syarbani juga menjelaskan pentingnya tokoh daerah berada dalam struktur PBNU karena persoalan di daerah tidak selalu diketahui secara langsung oleh pengurus di tingkat pusat.
“Kita menanggapi sangat positif bisa menjembatani keperluan, karena kadang-kadang orang PBNU itu kan tidak banyak tahu problem di daerah yang krusial dan pihak PBNU tidak mengerti, kadang-kadang itu bisa mengambil keputusan yang salah. Tapi kalau ada orang daerah, sehingga bisa mudah diselesaikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat mekanisme tertentu dalam penempatan pengurus PBNU, termasuk bagi tokoh yang belum pernah menjadi pengurus harian.
“Memang syarat masuk pengurus itu syaratnya harus pengurus harian PBNU, yang belum pernah kecuali yang bersangkutan karena ketokohannya bisa ditampung di A’WAN PBNU,” jelasnya.
Terkait masuknya Paman Birin sebagai A’wan, Syarbani menilai posisi tersebut dapat menjadi ruang bagi mantan kepala daerah untuk memberikan masukan berdasarkan pengalaman pemerintahan.
“Beliau mantan gubernur Kalsel 2 periode, hari ini beliau dan Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran dimasukan dalam kepengurusan PBNU di A’Awan PBNU,” ujarnya.
Menurut Syarbani, keduanya dapat berperan sebagai penghubung karena memiliki pengalaman sebagai pejabat dan mantan pejabat.
“Jadi sangat wajar dari Kalsel ada 1 orang juga Kalteng, bahkan juga ada dari Kaltim dan itu sangat tepat karena itu nantinya akan bekerja sesuai dengan kebijakan daerah dan apa yang bisa dikerjakan oleh NU, itu wajar saja,” ujarnya.
Ia juga menyebut pengalaman Paman Birin sebagai gubernur dapat menjadi modal untuk menyampaikan persoalan daerah dalam forum PBNU.
“Kalau Paman Birin berkecimpung di NU itu luar biasa, Beliau mantan gubernur tahu masalah keadaan daerah, nanti disampaikan ke forum NU, akan berbuat apa untuk membangun Kalsel dan Kalimantan secara umum, apalagi di situ ada Agustiar Sabran Gubernur Kalteng, menurut saya sangat positif saja,” pungkasnya.
Dengan masuknya KH Muhammad Wildan Salman, Prof KH Artani Hasbi, H. Sahbirin Noor, dan KH Syarbani Haira, Kalimantan Selatan memiliki empat nama dalam struktur PBNU masa khidmah 2026–2031 dengan posisi yang berbeda. Susunan tersebut mulai berlaku untuk masa khidmah lima tahun ke depan.
Penulis: Tim Redaksi