 |
| AKRAB: Presiden Prabowo Subianto saat menerima kunjungan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri - Foto Dok Istimewa |
HABARMERDEKA.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan (PDIP) yang memilih berada di luar pemerintahan. Menurutnya, sikap politik tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato pandangan pemerintah mengenai ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Prabowo mengatakan dirinya memahami tidak seluruh partai politik di DPR menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Ia pun menghargai posisi PDIP yang tetap berada di luar pemerintahan.
“Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah,” ujar Prabowo.
Ia mengaku sebenarnya menginginkan seluruh partai dapat bekerja sama dalam semangat gotong royong. Namun, menurutnya, keberadaan pihak penyeimbang tetap dibutuhkan dalam sistem demokrasi.
“Sebetulnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya gotong royong, kalau semua partai di pemerintah mungkin manis untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik,” katanya.
Menanggapi pernyataan Presiden, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai ucapan Prabowo merupakan bentuk penghargaan tulus terhadap PDIP yang tetap menjalankan fungsi kontrol di parlemen.
“Ucapan penghargaan kepada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati dan kepada PDIP merupakan ungkapan yang tulus untuk menghidupkan demokrasi dan kritik yang membangun,” ujar Dasco kepada wartawan.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Presiden Prabowo.
Menurut Andreas, posisi PDIP di luar pemerintahan merupakan bagian dari peran partai politik dalam memberikan pandangan dan kritik yang konstruktif.
“Memang seharusnya PDI Perjuangan berada di luar pemerintah dan menjalankan fungsi sebagai partai politik yang memberikan kritik-kritik positif,” katanya.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu menyebut PDIP ingin memberikan second opinion terhadap kebijakan pemerintah agar menjadi bahan evaluasi dan perbaikan.
“Pandangan-pandangan dari PDI Perjuangan tentu untuk memberikan second opinion kepada pemerintah dalam memperbaiki situasi,” ujarnya.
Andreas menegaskan kritik yang disampaikan PDIP bukan didasarkan pada persoalan emosional, melainkan sebagai bagian dari sikap rasional demi kepentingan publik.
“Kritik-kritik itu tentu maksudnya baik dan selama ini itu yang kami lakukan,” tuturnya.
Sumber: Detik.com