 |
| SOSOK: Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni saat memimpin Rakor Camat dan Lurah se-Banjarbaru - Foto Dok MC Banjarbaru |
HABARMERDEKA.COM, KALSEL – Pemerintah Kota Banjarbaru menggandeng Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat penyelesaian batas antar-kelurahan di wilayahnya. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Camat dan Lurah se-Kota Banjarbaru di Aula Kecamatan Landasan Ulin, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, itu juga menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan koordinasi pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Penyelesaian batas wilayah menjadi agenda utama dalam rakor kali ini. Pemkot Banjarbaru melibatkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ULM bersama BPN guna memastikan pemetaan wilayah dilakukan secara tepat dan memiliki kepastian hukum.
Sirajoni menegaskan bahwa kejelasan batas administrasi sangat penting untuk mencegah potensi konflik sosial maupun persoalan administrasi di masa mendatang.
"Semoga sinergitas ini mampu mempercepat proses penetapan batas wilayah yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan," ungkap Sekda Banjarbaru.
Selain persoalan batas wilayah, rakor juga membahas komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat.
Melalui keterlibatan Dinas Sosial, Pemkot Banjarbaru mendorong penerapan konsep Kecamatan Inklusif, yang menuntut setiap kantor kecamatan dan kelurahan ramah terhadap penyandang disabilitas, kelompok rentan, serta lanjut usia, baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan birokrasi.
Pada kesempatan tersebut, Sirajoni menyampaikan apresiasi kepada para camat dan lurah yang menjadi ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat masyarakat.
Ia juga menekankan tiga hal yang perlu terus diperkuat, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi, kepekaan terhadap persoalan sosial dan lingkungan, serta penguatan sinergi lintas sektor.
Pemkot Banjarbaru berharap koordinasi yang semakin solid antarperangkat daerah dapat mempercepat penyelesaian batas wilayah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan merata bagi seluruh warga.
Penulis: M Faidurrahman