 |
| KOORDINASI: Suasana rapat evaluasi oleh DPRD Balangan terkait adanya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mendekati Rp900 miliar - Foto Dok Istimewa |
HABARMERDEKA.COM, KALSEL - DPRD Kabupaten Balangan menjadikan proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mendekati Rp900 miliar sebagai bahan evaluasi untuk menyusun APBD 2026 yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mempercepat pembangunan daerah.
Evaluasi tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas perencanaan, meningkatkan serapan anggaran, serta memastikan program prioritas dapat direalisasikan secara optimal.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat evaluasi yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Balangan. Salah satu fokus pembahasan ialah tingginya proyeksi SiLPA 2025 yang dinilai perlu menjadi perhatian seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Wakil Ketua DPRD Balangan, Rizkan, mengatakan besarnya SiLPA harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk mengetahui penyebab belum optimalnya penyerapan anggaran di masing-masing perangkat daerah.
"Pada 2025 ini APBD Balangan menyisakan SiLPA yang hampir mencapai Rp900 miliar. Dari hasil ini kita bisa mereviu kembali apa hal-hal yang menyebabkan banyaknya SiLPA di SKPD," ujarnya.
Menurut Rizkan, hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun strategi agar pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 berjalan lebih maksimal dan seluruh program prioritas dapat direalisasikan sesuai rencana.
Berdasarkan data pemerintah daerah, pendapatan Kabupaten Balangan pada 2025 mencapai Rp3,642 triliun atau sekitar 108 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja baru mencapai Rp3,394 triliun atau sekitar 85 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3,993 triliun.
Ia menilai capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
"Ini menjadi evaluasi, masukan, dan perbaikan bagi kita semua, termasuk kami di DPRD, dalam penyusunan APBD 2026 agar tidak terjadi lagi SiLPA sebanyak itu, dan program kegiatan yang menjadi prioritas bisa direalisasikan seutuhnya untuk masyarakat Balangan," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, menjelaskan rendahnya serapan anggaran dipengaruhi sejumlah faktor teknis. Di antaranya proses transisi sistem e-Katalog versi 4 ke versi 5, keterbatasan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa, serta masih berlangsungnya proses pelelangan pada sejumlah proyek strategis.
div style="background: rgb(250, 250, 250); border-radius: 8px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); margin: 20px 0px; overflow: hidden; padding: 12px;">
Meski demikian, Fakhriyanto memastikan kondisi fiskal Kabupaten Balangan tetap sehat. Hal itu terlihat dari proporsi belanja pegawai yang masih berada di bawah batas 30 persen sehingga pemerintah daerah masih memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD Balangan berharap seluruh kendala penyerapan anggaran dapat segera dibenahi sehingga pelaksanaan APBD 2026 berlangsung lebih tepat waktu, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Penulis: M Faidurrahman