 |
| SOSOK: Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsyi berkunjung ke MPP Kota Banjarbaru - Foto Dok Istimewa |
HABARMERDEKA.COM, KALSEL - Kualitas pelayanan publik Kota Banjarbaru kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Setelah berhasil menembus 25 besar kota dengan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaik di Indonesia, kini Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Banjarbaru untuk melihat langsung implementasi pelayanan terpadu yang dinilai semakin modern dan memudahkan masyarakat.
Kunjungan yang dipimpin Ketua Tim Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, berlangsung pada Sabtu (1/8/2026). Rombongan meninjau berbagai layanan yang tersedia di MPP, terutama layanan kepolisian yang telah terintegrasi bersama instansi lainnya dalam satu kawasan pelayanan publik.
Kunjungan tersebut semakin mengukuhkan posisi MPP Banjarbaru sebagai salah satu rujukan pelayanan publik di Indonesia. Sebelumnya, Kota Banjarbaru meraih predikat Sangat Baik dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Tahun 2026 dengan nilai 87,960, sekaligus menempatkan Banjarbaru di peringkat ke-25 dari 93 pemerintah kota di Indonesia.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru, Bambang Supriyanto, mengatakan MPP terus dikembangkan agar mampu menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, dan terintegrasi.
"Saat ini terdapat 33 tenant layanan di MPP Banjarbaru. Sebanyak 10 tenant berasal dari SKPD, sedangkan sisanya merupakan instansi vertikal seperti Polres, Samsat, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, hingga berbagai lembaga pelayanan lainnya," ujar Bambang.
Ia menjelaskan, layanan Samsat di MPP Banjarbaru tidak hanya melayani warga Banjarbaru, tetapi juga masyarakat dari seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Selain pelayanan administrasi pemerintahan, MPP Banjarbaru juga menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Salah satunya adalah fasilitas akad nikah gratis yang dilengkapi dekorasi, meja akad, dan sarana pendukung sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa dipungut biaya.
"Kami ingin MPP bukan sekadar tempat mengurus administrasi, tetapi menjadi pusat pelayanan publik yang benar-benar memberikan kemudahan, kenyamanan, dan manfaat bagi masyarakat," katanya.
Sementara itu, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengapresiasi konsep pelayanan terpadu yang diterapkan Pemerintah Kota Banjarbaru. Menurutnya, kolaborasi berbagai instansi dalam satu gedung mampu memangkas birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai keberadaan MPP menjadi langkah strategis dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Kunjungan Komisi III DPR RI tersebut dinilai menjadi bentuk pengakuan sekaligus dorongan agar Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat inovasi pelayanan publik. Dengan capaian nasional yang telah diraih dan dukungan berbagai instansi, MPP Banjarbaru diharapkan semakin memperkuat citra Banjarbaru sebagai kota dengan birokrasi modern, pelayanan prima, serta iklim investasi yang semakin kompetitif.
Penulis: M Faidurrahman